di Pengadilan Tipikor, Ketua DPRD Kerinci Dicerca Berbagai Pertanyaan Soal Kasus Tunjangan Rumah Dinas

JAMBI - Ketua DPRD Kerinci, Edminuddin dihadirkan di sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) Jambi, Selasa (23/5/2023). Edmninudin ternyata tak sendiri, melainkan ada eks Ketua DPRD Kerinci Arpan Kamil dan eks Kabag Keuangan Yeni Yentri yang juga turut dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi tunjangan rumahan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci tahun 2017 hingga tahun 2021.

Dengan mengenakan baju batik bermotif coklat, Edminudin yang juga digadang - gadang akan maju untuk DPRD Provinsi Jambi pada Pileg mendatang dicecar berbagai pertanyaan oleh hakim. Termasuk teknis Edminuddin menerima uang tunjangan rumah dinas.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Unpad Menyebut Tragedi di Stadion Kanjuruhan Bukan Peristiwa Pidana

Dalam persidang, ia tak menampik jika telah menerima aliran uang tunjangan rumah dinas dewan, diakuib dirinya telah  menerima aliran dana tersebut sebesar Rp 31 juta.

“Saya tidak menerima uang dalam bentuk ches, ketika itu saya meminta untuk di transfer langsung pada tanggal 2 Agustus 2019, karena saya pada saat itu persiapan pelantikan. Jumlahnya saya terima lebih kurang Rp 31 juta, ” beber politisi Gerindra yang juga pernah tersandung kasus dugaan ijazah palsu beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: Setelah di Polres Batanghari, Lima Kakek yang Dituduh Main Judi Domino Dititipkan Jaksa ke LP

Dalam persidangan, Edminuddin mengakui dari total Rp 31 juta yang diterimanya, ada sekitar 12 juta rupaih untuk pajak. 

“Lebih kurang Rp 31 juta saya menerima pada bulan Agustus itu. Didalamnya ada tunjangan Rp 12 juta yang dipotong pajak, jadi kami bersihnya diterima Rp 10 jutaan, ” ujarnya.

Baca juga: Habiburokhman: Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Pengedarnya Dihukum Mati

Sementara soal penentuan nominal pembagian menurut Edminuddin dibebankan ke eksekutif.

“Untuk pembagiannya itu bukan tugas kami, itu tugas eksekutif atau bupati, ” jelasnya.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat ! Bukan Juga Pembunuhan Berencana

Terungkap dalam persidangan, Edminuddin telah mengembalikan sebesar 203 juta ke Kejari Sungai Penuh beberapa waktu yang lalu.

“Pengembalian kemarin saya lebih kurang Rp 203 juta. Sebelum pengembalian, kami rapat dulu, ” tukas dia.

Baca juga: Penuh Semangat WBP Lapas Permisan di Litmas Integrasi PK Bapas

Untuk diketahi, sebelum berkas diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah memeriksa setidaknya 70 orang untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Mulai dari pimpinan dewan hingga anggota dan sekretariat DPRD.

Bahkan termasuk Bupati Kerinci Adirozal. Selain Adirozal, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah memeriksa kepala BKUD Nirmala, Eks Kabag Hukum Zulfran dan puluhan anggota DPRD Kerinci.

Kasus ini berawal dari temuan kerugian negara sebesar Rp 4, 9 Miliar dari tunjangan rumah dinas dewan yang tidak sesuai dengan perundangan-undangan.(*/Sony)